Bahas Terkait TPPO, Dua Pansus DPRD Sulsel Kunker di Barru

BARRU - Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan berkunjung ke Kabupaten Barru.

Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pansus Kelembagaan Perangkat Daerah diterima Bupati Barru diwakili Sekda Barru Dr. Abustan diruang Barru Smart Informstion Center (Basic), Selasa (13/9/2022).

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan

Sekda Barru mengawali sambutan dengan memperkenalkan potensi dan keberadaan kabupaten Barru yang terdiri 55 Desa/Kelurahan dan 7 Kecamatan. 

Untuk mendukung lancarnya roda pemerintahan, perangkat daerah berdasarkan penggabungan usaran dan tipologynya dengan total 26 OPD dan 7 Kecamatan.

Baca juga: Pasca BBM Naik, Pemerintah Salurkan Kompensasi Bantuan Langsung Tunai, Sulsel Telah Tembus 396 Ribu Lebih KPM

Sementara Wakil Ketua Pansus Ranperda TPPO DPRD Sulsel, Hj. Vera Firdaus, SH.MH, mengatakan,  tujuan penyusunan perda ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Baca juga: Pelantikan APDESI, Gubernur Sulsel Minta Para Kades Dorong SDM Yang Unggul

"Masyarakat kita sekarang ini banyak yang menjadi korban perdagangan manusia. Sehingga diperlukan regulasi yang tepat untuk melindungi mereka, " jelas politisi Partai Golkar tersebut.

Baca juga: Pendaftaran Calon Anggota Komnas HAM RI Diperpanjang

Dikatakan, dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang TPPO, maka nantinya masyarakat akan terlindungi dengan payung hukum yang jelas. Karena tidak jarang modus para pelaku dengan memberikan tawaran pekerjaan bagi calon korban.

Ditempat yang sama hadir pula Pansus Ranperda tentang Perangkat Daerah serta impinan OPD terkait.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

(HB-Hasyim JNI)